Category: Artikel Populer

Strategi Tax Game dalam Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi

Sejak awal Januari hingga akhir Maret setiap tahunnya, para Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) menyiapkan bukti potong untuk mengisi dan melaporkan pajak penghasilan dalam bentuk SPT ke kantor pajak atau online. Kegiatan yang terus berulang setiap tahun tersebut membuat Wajib Pajak (WP) mulai merencanakan strategi dengan tujuan SPT yang telah dilaporkan tidak menimbulkan sengketa pajak di kemudian hari.

Strategi WP dalam menghindari sengketa merupakan salah satu bentuk implementasi dari permainan pajak (tax game). Istilah “Tax Game” pertama kali dipopulerkan oleh Michael Pickhardt., & Aloys Prinz dalam publikasinya yang berjudul “Behavioral dynamics of tax evasion – A survey”. Singkatnya, permainan perpajakan terdiri dari interaksi strategis antara WP, praktisi pajak, otoritas pajak, dan pembuat undang-undang pajak. Inti dari permainan ini adalah Otoritas Pajak berinteraksi dengan WP secara hierarkis dan sangat formal. Selain kepatuhan pajak, penghindaran pajak juga menjadi strategi WP dalam permainan ini.

Komunikasi antara Para Pihak dalam Tax Game

Sumber: Pickhardt, M., & Prinz, A (2013)

Sama halnya dengan permainan pada umumnya, kedua belah pihak yang terlibat merencanakan strategi dengan mencapai tujuan yang berbeda. Pada kasus pelaporan SPT, WP mengharapkan dokumen SPT yang telah dilaporkan tidak menimbulkan sengketa yang pada akhirnya dapat merugikan WP. Sementara itu, Otoritas Pajak pun memiliki tujuan untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak.

Saat WPDN OP telah menerima bukti pelaporan SPT, maka hal tersebut merupakan tanda dimulainya tax game. Pada saat SPT telah dilaporkan, petugas pajak bergerilya mengatur strategi untuk menjalankan tujuan otoritas pajak dalam melakukan optimalisasi penerimaan. Pada tahap awal, pelaksanaan tugas dilakukan dengan pengawasan kepatuhan secara formal, yaitu  dengan memastikan WP telah melaporkan SPT tepat waktu. Tahapan selanjutnya adalah pengawasan kepatuhan material yang berkaitan dengan kebenaran objek dan perhitungan pajak yang tercantum dalam SPT.

Sebagaimana pada permainan catur, WP juga mencermati lawan mainnya, yaitu Otoritas Pajak/Petugas Pajak, setelah ia melaporkan SPT. Cara WP mencermati strategi lawan mainnya di tax game tersebut menggunakan Theory of Mind (ToM). Hal ini penting untuk diperhatikan saat seseorang berinteraksi. Dalam berinteraksi, seseorang harus mampu memahami kondisi mental dan cara berpikir serta bagaimana kondisi mental tersebut dapat memengaruhi tindakan. Teori pikiran memungkinkan orang menyimpulkan niat orang lain, serta memikirkan apa yang terjadi kepala orang lain, termasuk harapan, ketakutan, dan keyakinan.

Strategi Kepatuhan Pajak

Dalam rangka menguatkan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan, serta fakta bahwa jumlah petugas pajak tidak sebanding dengan jumlah WP, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat skala prioritas melalui penerapan manajemen risiko yang dikenal dengan istilah Compliance Risk Management (CRM). Sebagai dasar hukum pelaksanaan manajemen risiko ini, DJP telah menerbitkan SE-39/PJ/2021. Penerapan CRM oleh DJP terinspirasi dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam publikasi yang berjudul Guiding Note – Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance pada tahun 2004.

Model Kepatuhan

Sumber: Guiding Note – Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance (OECD, 2004)

Sesuai dengan gambar piramida kepatuhan yang digambarkan oleh OECD, strategi kepatuhan pajak melalui CRM yang diterapkan DJP dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Jika WP dinilai patuh (willing to do the right thing), Otoritas Pajak akan memberikan kemudahan (make it easy). Dalam hal ini, DJP dapat memberikan persetujuan pengurangan angsuran PPh, pemberian fasilitas pajak, dan restitusi pendahuluan. Sikap di sini adalah kesediaan untuk melakukan hal yang benar. Ada komitmen sadar untuk mendukung sistem dan menerima serta mengelola tuntutannya secara efektif. Terdapat penerimaan terhadap legitimasi peran Otoritas Pajak dan keyakinan bahwa mereka pada dasarnya dapat dipercaya.
  2. Jika WP dinilai masih berusaha untuk patuh pajak, tapi tidak selalu berhasil (try to but don’t always succeed), Otoritas Pajak akan memfungsikan peran petugasnya untuk memberikan konsultasi kepada WP agar patuh (assist to comply). Yang lebih positif adalah sikap WP yang pada dasarnya bersedia untuk patuh, namun mengalami kesulitan dalam melakukannya dan tidak selalu berhasil. WP kemungkinan mengalami kesulitan memahami atau memenuhi kewajiban, namun harapan bagi Otoritas Pajak adalah, dalam perselisihan apa pun, kepercayaan dan kerja sama akan diutamakan.
  3. Jika WP terindikasi tidak akan patuh (don’t want to comply, but will if we pay attention), Otoritas Pajak segera mengirimkan efek kejut (deterrent effect) berupa “surat cinta” (deter by detection), yang berisi perhitungan potensi utang pajak. Sikap perlawanan mencirikan konfrontasi aktif. Sistem ini dipandang menindas, memberatkan, dan tidak fleksibel. Sikap ini merupakan ciri dari mereka, WP, yang tidak ingin mematuhi namun tidak akan mematuhinya jika mereka dapat diyakinkan bahwa kekhawatiran mereka telah ditangani.
  4. Jika WP dianggap sudah memutuskan untuk tidak patuh pajak (have decided not to comply), Otoritas Pajak segera melakukan penegakan hukum pajak (use the full force of law), berupa pemeriksaan atau bahkan penyidikan. Situasi di puncak piramida adalah sikap melepaskan diri. Hal ini mencirikan mereka, WP, yang telah memutuskan untuk tidak mematuhi pajak. Para WP dengan sikap ini sengaja menghindari tanggung jawab mereka atau memilih untuk tidak ikut serta. Sinisme terhadap sistem perpajakan biasanya diimbangi dengan sinisme terhadap peran pemerintah

Dalam hal ini, penting untuk disadari bahwa WP OP mampu mengadopsi salah satu dari sikap tersebut pada waktu yang berbeda dipengaruhi oleh faktor lainya. Tidak menutup kemungkinan juga WP dapat mengadopsi semua sikap yang dipengaruhi faktor eksternal. Sikap secara bersamaan berhubungan dengan isu-isu yang berbeda. Sikap yang berubah-ubah tidak hanya karakteristik milik seseorang atau kelompok, namun mencerminkan interaksi antar orang tersebut atau kelompok dan pihak-pihak yang memaksakan tuntutan kepada mereka.

Dengan ToM, WP OP harus memahami bagaimana jalan pikiran (mind) Otoritas Pajak ketika mereka melakukan pengawasan kepatuhan pajak, baik formal maupun material), khususnya kepatuhan material, melalui pendekatan “data matching”.  Berdasarkan ToM di atas, WP OP juga harus melakukan data matching sesuai teknik dan pendekatan yang ditetapkan DJP.  Hal ini perlu dilakukan untuk memitigasi potensi hutang pajak WP OP sebelum dilakukan pengawasan dan pemeriksaan. Langkah selanjutnya, WP OP dapat mengecek kembali transaksi yang menjadi basis PPh berdasarkan ilmu hukum (legal) dan ilmu akuntansi.

Apa dan Bagaimana Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang berkontribusi positif bagi penerimaan negara. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya mengoptimalkannya dengan memudahkan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menerbitkan peraturan terbaru terkait dengan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi melalui Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 (PP-58/2023) beserta peraturan teknis Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023. (PMK-168/2023). Kedua beleid tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari 2024.

Ketentuan PP-58/2023 dan PMK-168/2023 memberikan pengaturan baru tentang Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21. Kehadiran regulasi ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas perhitungan PPh Pasal 21 pada ketentuan sebelum berlakunya PP-58/2023 dan PMK-168/2023 (“Ketentuan Lama”). Sehubungan dengan mekanisme dalam menghitung dan memotong PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja melalui withholding tax system, pemberi kerja merasa keberatan dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21. Hal ini disebabkan oleh adanya variasi perhitungan pajak penghasilan yang beragam sesuai dengan kondisi pegawai.

Gambar 1: Ilustrasi Kompleksitas Skenario Perhitungan PPh Pasal 21 Pada Regulasi Lama*

Sumber: Buku Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26 (2024)

*Ketentuan sebelum berlakunya PP-58/2023 dan PMK-168/2023

Penerapan TER mampu menekan kompleksitas pengaturan PPh Pasal 21 pada ketentuan-ketentuan lama/sebelumnya. Fenomena yang kerap terjadi, pemotong pajak memiliki kekhawatiran akan terjadinya kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 yang disebabkan oleh variasi kondisi pegawai dan bukan pegawai yang menerima penghasilan. Sebagaimana pada Gambar 1 di atas, terdapat kompleksitas skenario perhitungan PPh sesuai dengan status kepegawaian (pegawai tetap, pegawai tidak tetap), bukan pegawai dan penerima pensiunan. Tidak hanya itu, pemberi kerja perlu mengategorikan pemberian upah yang diterima oleh Wajib Pajak.

Tidak hanya itu, pemberi kerja juga memiliki beban kepatuhan (cost of compliance) agar melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan benar sehingga meminimalisasi timbulnya sanksi administratif yang harus ditanggung pemotong jika terdapat kesalahan. Oleh karena itu, tidak sedikit pemberi kerja sebagai pemotong pajak memilih untuk mengembangkan sistem payroll yang kompleks atau berkonsultasi dengan tim ahli agar meminimalisasi terjadinya kesalahan.

Sesuai dengan spirit penerbitan PP-58/2023 dan PMK-168/2023, TER PPh Pasal 21 dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pemberi kerja dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 di setiap masa pajak. Tarif efektif ini sudah memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi setiap jenis status PTKP. Skema ini diharapkan akan memudahkan penghitungan karena Wajib Pajak cukup mengalikan tarif efektif tersebut dengan penghasilan bruto setiap masa pajaknya.

Oleh karena itu, Pemerintah berharap dengan adanya kemudahan dalam perhitungan PPh dapat mendorong kepatuhan pemberi kerja sebagai pemotong PPh 21 dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tidak hanya pemberi kerja yang merasakan keuntungan dari penerapan TER, pelaksanaan ketentuan tersebut akan memberikan jalan bagi pemerintah dalam membangun sistem administrasi perpajakan dalam melakukan validasi atas perhitungan pemotong PPh 21. Otoritas pajak menilai dengan adanya TER, pemberi kerja dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan cara yang lebih sederhana. Dengan demikian, simplifikasi perhitungan PPh Pasal 21 dapat menekan biaya kepatuhan (cost of compliance)

Perbedaan mendasar pada pelaksanaan TER dengan ketentuan lama adalah penggunaan kategori tarif efektif bulanan dan harian berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) penerima penghasilan. Kategori tarif efektif bulanan dan harian dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2: Tarif Efektif Bulanan (Pegawai Tetap)

Kategori Status PTKP
A ·       Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)

·       Tidak kawin dengan 1 tanggungan (TK/1)

·       Kawin tanpa tanggungan (K/0)

B ·       Tidak kawin dengan 2 tanggungan (TK/2)

·       Tidak kawin dengan 3 tanggungan (TK/3)

·       Kawin dengan 1 tanggungan (K/1)

·       Kawin dengan 2 tanggungan (K/2)

C Kawin dengan 3 tanggungan (K/3)

Tabel 3: Tarif Efektif Harian (Pegawai Tidak Tetap)

Penghasilan Bruto Harian Tarif
Sampai dengan Rp 450 ribu 0%
Diatas Rp 450 ribu s.d Rp 2,5 juta 0,5%

Potensi Lebih Bayar PPh Sebagai Implementasi TER

Wajib Pajak yang menemukan bahwa nilai PPh Pasal 21 yang telah dipotong dengan TER pada masa pajak selain masa pajak terakhir lebih besar dari pada PPh Pasal 21 terutang selama 1 tahun pajak/bagian tahun pajak.

Berdasarkan ilustrasi perhitungan TER PPh Pasal 21 pada buku Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26, terdapat beberapa kriteria Wajib Pajak yang memiliki potensi kelebihan pemotongan PPh Pasal 21, di antaranya:

  1. Wajib Pajak pegawai yang berhenti bekerja sebelum masa pajak Desember;
  2. Wajib Pajak pegawai yang mulai bekerja sebelum masa pajak Desember; dan
  3. Wajib Pajak pegawai yang menerima bonus/tunjangan.

Wajib Pajak yang mendapati kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja memiliki 2 pilihan, yaitu mengajukan permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran PPh atau mengajukan kompensasi atas kelebihan pembayaran PPh pada masa pajak selanjutnya.

Pertama, jika Wajib Pajak memilih untuk mengajukan restitusi atas lebih bayar, beleid PMK-168/2023 telah mengatur mengenai restitusi kelebihan pemotongan PPh. Sesuai dengan pasal 21 ayat (1) PMK-168/2023, jika terdapat kelebihan pembayaran PPh Pasal 21, maka pemotong pajak wajib mengembalikan dana yang dipotong dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21 paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. Kedua, Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan kompensasi kelebihan pembayaran PPh pada masa pajak selanjutnya melalui SPT masa, tanpa harus berurutan.

Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 21 PMK-168/2023 Wajib Pajak yang mendapati kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 dapat memilih untuk mengajukan restitusi atau kompensasi tanpa khawatir akan dilakukan pemeriksaan oleh Ditjen Pajak. Hal ini karena pengembalian restitusi dapat dilakukan oleh pemberi kerja.

Pada dasarnya, ketentuan TER dibuat sedemikian rupa dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pemberi kerja dalam menghitung PPh Pasal 21 pegawai dan bukan pegawai. Akan tetapi, seperti kata pepatah ‘tak ada gading yang tak retak’, ketentuan ini belum tentu dinilai sempurna sehingga dapat menimbulkan kontra pada tahap pelaksanaanya. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) pun telah berupaya mengakomodasi pelaksanaan TER dalam perhitungan PPh Pasal 21. Salah satu upaya tersebut misalnya dengan menyediakan Kalkulator Pajak melalui situs https://kalkulator.pajak.go.id/. Dengan demikian, Wajib Pajak secara pribadi dapat melakukan perhitungan PPh 21 secara mandiri.

Kontribusi Penerimaan Pajak WP Besar Orang Pribadi

Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 76 Tahun 2023 menetapkan target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 1.988,9 triliun. Angka tersebut meningkat 6,4% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2023 sebesar Rp 1.869,2 triliun. Salah satu sumber penerimaan pajak tersebut tentu tidak lepas dari kontribusi para Wajib Pajak (WP) Besar yang diawasi oleh Kantor Wilayah (Kanwil)/Large Tax Office (LTO).

Dilansir dari laman insight.kontan.co.id, Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut target penerimaan pajak dari WP Besar sesuai APBN Tahun 2024 sebesar Rp 607,8 triliun, atau setara dengan 30,5% sumber penerimaan pajak tahun 2023.

Dwi menambahkan sebagai upaya yang akan “dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari Wajib Pajak Besar tidak lepas dari rencana strategis DJP secara umum. Kanwil LTO akan melakukan pengawasan kepada para WP Besar.

Bentuk pengawasan dilaksanakan menyesuaikan tingkat risiko ketidakpatuhan dengan menggunakan proses Compliance Risk Management (CRM). Adapun risiko ketidakpatuhan tersebut secara sederhana dibagi menjadi tiga kategori: tinggi, sedang, dan rendah. Seluruh WP Besar tersebut akan ditangani sesuai tingkat risiko masing-masing.

Secara teknis, Kanwil LTO memiliki empat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan cakupan yang berbeda-beda. Empat KPP tersebut terdiri dari KPP Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Dua, KPP Wajib Pajak Besar Tiga, dan KPP Wajib Pajak Besar Empat.

Sebagai informasi, cakupan KPP Wajib Pajak Besar Satu meliputi WP di sektor pertambangan dan jasa penunjang pertambangan. Kedua, KPP Wajib Pajak Besar Dua meliputi wajib pajak sektor industri, perdagangan dan jasa. Ketiga, KPP Wajib Pajak Besar Tiga mencakup WP perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor industri dan perdagangan. Keempat, KPP Wajib Pajak Besar Empat meliputi WP perusahaan negara/BUMN sektor jasa dan WP Besar Orang Pribadi (OP).

Chairul Tanjung dan Anthony Salim merupakan dua dari WP Besar OP. Adapun wajib pajak badan yang terdaftar di Kanwil LTO adalah PT Pertamina, PT Freeport Indonesia, PT Unilever Indonesia Tbk, dan perusahaan besar lainnya

Mengacu pada laman CNBC Indonesia (cnbcindonesia.com) dan DDTC (news.ddtc.co.id), per Juli 2022 DJP telah mencatat sebanyak 5.443 WP telah terdata sebagai WP Besar OP. Angka tersebut mengacu pada jumlah wajib pajak yang telah melapor SPT PPh dengan bracket 35%. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibanding data wajib pajak orang besar dari KPP Wajib Pajak Besar Empat saja yang berjumlah 1.119 pada 2022 lalu.

Secara pengertian, WP Besar OP atau secara umum dikenal  juga dengan istilah crazy rich adalah mereka yang memiliki pendapatan tahunan di atas Rp5 miliar. Sesuai Pasal 17 UU PPh, WP dengan pendapatan di atas Rp5 miliar mendapatkan perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan seluruh lapisan tarif pajak dari 5% s.d. 35%.

Sejak penerbitan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Pengaturan Bidang PPh (PP-55/2021), Pemerintah telah menambahkan lapisan tarif PPh tertinggi yaitu 35%.

Latar belakang dari penerapan kebijakan tersebut untuk menjunjung asas keadilan. Mengutip dari laman Republika.com, Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, menyatakan penambahan tarif tertinggi bertujuan sebagai upaya memajaki orang kaya dan memberikan keadilan. “Itu kira-kira pajaknya bisa mencapai kurang lebih Rp1,75 miliar setahun! Besar ya. Adil bukan?,” tulis Sri Mulyani seperti dikutip dari akun Instagram resminya Kamis (5/1/2023).

Kontribusi Pajak Penghasilan High Net Worth Individu di Indonesia

Knight Frank Global merilis laporan berjudul “The Wealth Report” 2022 lalu, pertumbuhan potensi wajib pajak besar orang pribadi sejak 2021 hingga 2026 nanti diperkirakan mencapai 29% atau sebanyak 1.810 individu untuk kategori Ultra High Net Worth Individu (UHNWI). Serta 63% atau sebanyak 134.015 individu untuk kategori High Net Worth Individu (HNWI). Kategori UHNWI yang dimaksud adalah individu dengan total kekayaan di atas USD 30 juta, sedangkan kategori HNWI adalah individu dengan kekayaan di atas USD 1 juta.

Meskipun laporan dari Knight Frank Global menyatakan pertumbuhan potensi WP Besar meningkat, secara data pertumbuhan setoran pajak dari kelompok penerimaan pajak dari kelompok UHNWI hanya 0,00013 persen pada 2027.

Dengan demikian, patut kita amati kedepanya apakah kinerja pengawasan KPP Wajib Pajak Besar dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi pertumbuhan Wajib Pajak Besar sehingga dapat berpengaruh pada penerimaan negara di masa yang akan datang. Pemerintah harus lebih gencar melakukan sosialisasi kepatuhan kewajiban perpajakan, terlebih lagi menjelang akhir pelaporan WP OP yang akan jatuh pada tanggal 31 Maret 2024 mendatang.

Haruskah Tarif Pajak Hiburan Melonjak?

Pesatnya aktivitas bisnis dan kegiatan ekonomi terutama di daerah metropolitan, membuat masyarakat meningkatkan kecenderungannya untuk mencari hiburan. Kebutuhan akan hiburan tergolong tersier sehingga hanya dapat dijangkau oleh masyarakat golongan atau kelas tertentu.

Sejak pertengahan Januari ini, pemberitaan terkait kenaikan tarif pajak hiburan santer diberitakan  banyak media nasional. Pajak hiburan sendiri diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). UU HKPD telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2022. Pertanyaannya, mengapa protes terkait pajak hiburan baru ramai akhir-akhir ini?

UU HKPD mereformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk sumber penerimaan daerah dari pajak dan retribusi. Sesuai Undang-undang HKPD Pasal 1 angka 49, Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.

Lebih lanjut, Pasal 50 huruf e UU HKPD mengatur bahwa Jasa Kesenian dan Hiburan termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pajak hiburan dibayarkan oleh konsumen akhir atas suatu konsumsi hiburan dan pemungutanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pada Pasal 58 ayat (1) dan (2) UU HKPD, tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Sementara itu, khusus jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, tarif pajaknya ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Timbul pertanyaan, mengapa tarif pajak jasa hiburan tertentu tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan PBJT pada umumnya. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kementerian Keuangan, Lydia Kurniawati Christyana mengatakan bahwa alasanya adalah daya beli konsumen terhadap hiburan (diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa) hanya dapat dijangkau oleh masyarakat kelas tertentu. Terlebih lagi, pemerintah bahkan perlu menekan konsumsi atas jasa tersebut.

Akan tetapi, aturan tersebut justru memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat, yang mempertanyakan landasan batas minimal 40% untuk PBJT hiburan tertentu yang dianggap muncul secara tiba-tiba. Dikutip dari CNBC Indonesia (16/1/2024), pakar pajak sekaligus Ketua IFTAA, Dr. Prianto Budi Saptono menjelaskan bahwa usulan tarif 40% untuk jasa hiburan sebenarnya telah dimasukkan dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) HKPD, bukan diambil secara mendadak.

Penetapan tarif pajak hiburan di dalam UU HKPD ternyata telah mendapat dukungan dari sejumlah fraksi partai. Mereka yang mendukung kenaikan tarif PBJT menilai bahwa jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan spa hanya dinikmati oleh masyarakat kalangan atas. Dalam RUU HKPD, sebetulnya tarif tertinggi yang diusulkan pemerintah khusus PBJT untuk jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan spa adalah 40%. Akan tetapi, pada UU HKPD akhirnya tarif jasa tersebut ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Lebih lanjut, Dr. Prianto Budi Saptono mengatakan bahwa besaran tarif 40%-75% memang tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah atau sektor usaha yang tercakup dalam batasan tarif tersebut. Menurut Prianto, rentang tarif tersebut dianggap tepat secara politik karena UU HKPD merupakan hasil kompromi politik antara pemerintah eksekutif dan pemerintah legislatif.

Meskipun demikian, beliau mengkritisi formulasi RUU HKPD yang minim akan keterlibatan pakar pajak dan pengusaha selaku pihak yang diatur. Sebagai konsekuensinya, saat UU HKPD yang berlaku mulai 1 Januari 2022 harus diturunkan ke Peraturan Daerah, timbul penentangan di masyarakat/pengusaha/stakeholder.

Sementara itu, UU HKPD menetapkan tarif PBJT paling tinggi 10% selain untuk jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan spa. Tujuannya adalah memberikan dorongan bagi pengusaha sektor pariwisata. Hal ini berbeda dengan pajak hiburan tertentu tersebut yang dikenakan tarif tinggi dengan alasan untuk mengendalikan konsumsinya.

Dengan demikian, kebijakan tarif pajak hiburan atas jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan spa yang dinilai sangat tinggi oleh sejumlah kalangan merupakan hasil dari kesepakatan bersama pembuat kebijakan, baik dari eksekutif maupun legislatif. Pemerintah tentunya menerapkan kebijakan tarif tersebut setelah melalui berbagai pertimbangan. Kebijakan tersebut di antaranya sebagai upaya pemerintah mengatur tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Rasio Pajak Indonesia dalam 20 Tahun Terakhir

Pada 16 Agustus lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah membacakan nota keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 2024. Dari nota keuangan tersebut, dapat diperoleh beberapa informasi penting terkait perekonomian Indonesia ke depannya. Salah satunya adalah target rasio pajak 2024 yang ditetapkan sebesar 10,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) (Kementerian Keuangan, 2023).

Target sebesar ini naik sedikit dari outlook rasio pajak 2023 yaitu sebesar 10%, dan kurang lebih hampir sama dengan target rasio pajak 2022 sebesar 10,39%. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, rasio pajak Indonesia mulai mengalami tren membaik meskipun masih cenderung stagnan.

Menurut Prasetyo, A (2016), tax ratio atau rasio pajak adalah angka perbandingan antara penerimaan pajak yang dihimpun oleh suatu negara terhadap PDB. Sementara itu, PDB adalah akumulasi nilai tambah atau penghasilan seluruh penduduk di suatu negara. Angka rasio pajak digunakan untuk mengukur optimalisasi kapasitas administrasi perpajakan di suatu negara dalam rangka menghimpun penerimaan pajaknya. Oleh karena itu, rasio pajak dapat menjadi salah satu indikator kemampuan negara untuk mengumpulkan pajak.

Pada pengukuran nilai rasio pajak, Indonesia memasukkan unsur penerimaan pajak pusat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan dari Sumber Daya Alam Minyak dan Gas (SDA Migas) sesuai dengan rekomendasi International and Monetary Fund (IMF) dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Akan tetapi, Indonesia tidak sepenuhnya mengadopsi anjuran IMF dan OECD karena tidak memasukkan penerimaan pajak daerah di dalam komponen penghitungan rasio pajak.

Tren Rasio Pajak di Indonesia

Rasio pajak merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak sehingga ukuran rasio pajak dapat menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membiayai keperluan negaranya. Akan tetapi, selama 20 tahun terakhir rasio pajak Indonesia cenderung mengalami tren penurunan (lihat Gambar 1).

Data Kementerian Keuangan Indonesia menunjukkan realisasi rasio pajak pada tahun 2022 sebesar 10,41% dari PDB. Angka ini berhasil melewati target rasio pajak tahun 2022 sebesar 10,39%. Akan tetapi, berdasarkan data Badan Keuangan Fiskal 2023, rasio pajak 2023 diproyeksikan hanya sebesar 9,61%. Jika hal itu terjadi, rasio pajak 2023 akan menjadi angka terendah dalam 20 tahun terakhir (pengecualian pada tahun 2020 dan 2021). Penurunan rasio pajak 2020 dan 2021 diabaikan dalam pembahasan ini karena kondisi khusus tersebut muncul sebagai akibat dari Pandemi Covid-19.

Pengamat perpajakan Prianto Budi Saptono menilai angka rasio pajak Indonesia seharusnya berada di kisaran 15% (CNBC, 2023). Menurutnya, tidak tercapainya target rasio pajak disebabkan oleh faktor ketidakmampuan pemerintah dalam menghimpun dana pajak yang setara dengan peningkatan kondisi ekonomi.

Namun demikian, menurut Fuad Rahmani (2012) dikutip dari publikasi Kementerian Keuangan, rendahnya  rasio pajak Indonesia disebabkan beberapa faktor, yaitu perbedaan perhitungan rasio pajak Indonesia dengan negara berkembang lain, rendahnya daya cakupan pajak, dan perbedaan tarif dan dasar pengenaan pajak.

Menurut beberapa hasil studi, faktor yang dianggap mempengaruhi tinggi atau rendahnya rasio pajak suatu negara adalah tarif pajak, tingkat pendapatan per kapita, dan tingkat optimalisasi good governance (Prasetyo, 2016). Menurutnya, selain faktor-faktor makro tersebut, faktor yang paling berpengaruh terhadap rasio pajak salah satunya adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP).

Menurut laporan OECD (Gambar 2), jika dibandingkan dengan negara ASEAN (Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Filipina, dan Vietnam), rasio pajak Indonesia pada 2021 berada di peringkat ke-2 terakhir. Artinya, rasio pajak Indonesia masih cukup memprihatinkan dibandingkan dengan negara ASEAN, mengingat Indonesia merupakan negara dengan PDB tertinggi di ASEAN pada tahun 2021 dengan nilai Rp16.970,8 triliun (BPS, 2022). Dalam hal ini, pemerintah Indonesia perlu menerapkan strategi untuk menaikkan rasio pajak agar pajak sebagai instrumen fiskal dapat berperan besar dan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Target Rasio Pajak Indonesia 2023

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak, namun demikian tercapainya target rasio pajak bukan merupakan sasaran khusus pemerintah Indonesia (CNBC, 2023). Penerimaan pajak pada 2023 menjadi tantangan berat karena penerimaan pajak harus terus tumbuh untuk mempertahankan rasio pajak sebelumnya.

Lebih lanjut, menurut Yon Arsal (CNBC, 2023), yang akan menjadi tantangan penerimaan pajak di 2023 antara lain adalah perlambatan ekonomi, moderasi harga komoditas, basis perpajakan yang belum optimal, tingkat kepatuhan yang perlu terus dioptimalkan, dan perubahan aktivitas perekonomian pada masa pemulihan ekonomi pascapandemi.

Prianto Budi Saptono menjelaskan bahwa rasio pajak perlu ditingkatkan agar pendapatan pajak meningkat (CNBC,2023). Selain itu, pemerintah lebih leluasa dalam menentukan alokasi anggaran dan tidak mengandalkan utang. Menurutnya, pemerintah pada dasarnya berupaya menaikkan rasio pajak, terutama dari WP orang pribadi dengan pemberlakuan UU HPP yang mengatur tentang perluasan basis WP, terutama PPh 21 karyawan.

Pada faktanya, realisasi pendapatan negara dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.547,8 triliun pada tahun 2021 dan sebesar Rp 1.716,8 triliun pada tahun 2022. Sementara itu, per 31 September 2023 penerimaan pajak mencapai 1.387,78 triliun dengan realisasi target mencapai 80,78%. Dengan demikian, di tahun 2023 Indonesia layak optimis dengan performa penerimaan pajak sehingga diharapkan target rasio pajak tercapai.

Dikutip dari situs web Kementerian Keuangan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam pidato di Kementerian Keuangan pada 12 Juli 2023 pun optimis target pajak tahun 2023 akan kembali tercapai. Jika hal itu terjadi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berpeluang menorehkan kinerja penerimaan yang optimal melampaui target APBN. Menkeu juga mengapresiasi capaian rasio pajak tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Sri Mulyani menekankan bahwa pekerjaan rumah DJP semakin banyak dan tantangan semakin sulit mengingat kondisi global saat ini yang kurang kondusif.

Demi mewujudkan target rasio pajak, perlu dimulai dari sinergi antara pihak-pihak terkait, terutama kerja sama yang baik antara fiskus dan WP. Akan tetapi, tantangan yang dihadapi saat ini adalah masih rendahnya tingkat kesadaran pajak (tax awareness) di masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

Dengan demikian, apabila kesadaran pajak masyarakat meningkat, kepatuhan pajak pun diperkirakan akan mengalami peningkatan. Dalam hal ini, apabila fiskus dan WP dapat bersikap kooperatif dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, kepatuhan pajak diperkirakan akan terus meningkat. Bagaimana cara pemerintah mengatasi masalah ini, menjadi salah satu kunci mengoptimalkan rasio pajak Indonesia.

Dua Dosen FIA UB Dipercaya Menjabat Ketua Umum dan Sekretaris Umum IFTAA Jawa Timur

FIA UB – 23 April 

Bersamaan dengan penyelenggaraan Seminar Nasional Perpajakan bertajuk “Base Erosion and Profit Sharing dalam Penerimaan Pajak, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kedaulatan Negara”, dilaksanakan pula Peresmian dan Pelantikan Pengurus Indonesian Fiscal and Tax Administration Association (IFTAA) cabang Jawa Timur. Asosiasi ilmu administrasi fiskal dan perpajakan se-Indonesia itu kini resmi memiliki cabang kedua setelah berdiri di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk mengisi kepengurusan itu, dua orang dosen Perpajakan mendapat kepercayaan untuk mengisi jabatan ketua umum dan sekretaris umum IFTAA Jawa Timur, yakni Dr. Kadarisman Hidayat dan Yuniadi Mayowan, M.AB. Selama ini, mereka berdua sudah terbiasa bekerja bersama sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Perpajakan FIA UB.

IFTAA merupakan organisasi keilmuan(dan profesi) yang bersifat independen dan kecendekiaan sertaberfungsi sebagai wadah berhimpun akademisi dan praktisi perpajakan.Tujuannya ikut memajukan dan mengembangkan ilmu administrasi fiskal dan perpajakan serta memberikan penguatan learning outcome pendidikan perpajakan. Dengan demikianterjadi peningkatan kompetensi SDM perpajakan Indonesia baik akademisi maupun praktisi di legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Sebagai lembaga keilmuan dan kecendekiaan, agar dikenal para penguasa, otoritas kompeten dan para pihak yang berpengaruh terhadap sistem perpajakan Indonesia, IFTAA beserta beberapa pengurus dan pemangku kepentingan telah melakukan audiensi dengan Bapak Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi (Prof Dr Mohammad Nasir) pada 12 Pebruari 2015 dan Menteri Keuangan (Prof Dr Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro) pada 12 Maret 2015.

Sebelum itu, IFTAA bersama teman-teman dari Departemen Administrasi FISIP UI beraudiensi dengan Bapak Sekjen Kementerian Keuangan (Dr Ki Agus Badaruddin) pada bulan Januari 2015. Selanjutnya, dengan Ibu Sekjen IFTAA dan Ibu Wakil Dekan Bidang Administrasi, SDM dan Keuangan FISIP UI pada 16 April berdiskusi dengan Tim Expert for Tax Policy to the MoF dan DGT dari World Bank sekitar evaluasi realisasi penerimaan TR I APBNP 2015 dan beberapa saran solusi.

Beberapa substansi pembicaraan yang juga sudah disampaikan dalam sebuah surat kepada beliau-beliau agar berkenan mengabulkannya, misalnya sbb:

(1) memohon pemulihan pencantuman program studi fiskal/perpajakan dalam lampiran Peraturan Menteri;

(2) mencantumkan partisipasi lulusan program Vokasi Pajak, D IV Pajak, dan S1 Administrasi Fiskal/Pajak dalam rekruitmen CPNS Kementerian Keuangan tidak hanya pada profesi Analis Pajak, tetapi semua proses pemajakan, Bea Cukai, Badan Analisa Fiskal dan posisi lainnya;

(3) memperluas program studi pajak selain di FIA (tax administration), tetapi juga di Fakultas Ekonomi (tax policy analysis), dan di Fakultas Hukum (tax law);

(4) melibatkan IFTAA dan Perguruan Tinggi dalam pembentukan konsorsium sertifikasi dan kompetensi; dan

(5) realisasi ketentuan PMK-111/2015 yang menyatakan bahwa alumni DIV dan S1 Prodi Fiskal/Pajak berhak atas Brevet A. Kepada Tim Expert dari World Bank juga kita sampaikan perlunya peningkatan kapabilitas SDM Perpajakan melalui pendidikan S1 atau D4 Prodi Fiskal/Pajak di FIA, FEB, dan FH.