Dalam konteks perpajakan nasional, kebocoran pajak bukan sekadar terminologi teknis, melainkan refleksi dari problem struktural dan kelemahan kelembagaan. Menurut data Indonesia Economic Quarterly terbaru yang dirilis Bank Dunia (Mei 2025), rasio pajak Indonesia masih stagnan di kisaran 10,4% terhadap PDB, jauh di bawah rata-rata negara-negara ASEAN yang telah mencapai 15–17%. Hal ini menunjukkan adanya celah besar antara potensi dan realisasi penerimaan pajak, sekaligus suatu indikasi kuat bahwa kebocoran pajak bukan isu spekulatif, melainkan hal yang nyata.
Menuru Prianto Budi Saptono, Ketua IFTAA, istilah “kebocoran” sendiri punya dua makna dalam KBBI. Pertama, terkait dengan masuknya sesuatu dari celah yang tak semestinya (misalnya air), dan kedua, menyangkut tersebarnya sesuatu yang seharusnya dirahasiakan. Dalam perpajakan, keduanya relevan. Kebocoran bisa berarti hilangnya penerimaan negara melalui celah hukum atau praktik ilegal, dan juga terkait penyalahgunaan kewenangan oleh aparat.
Prianto mengelompokkan penyebab kebocoran ke dalam dua kategori utama yaitu UGE dan kongkalikong:
- Shadow/Underground Economy (UGE)
UGE mencakup empat jenis aktivitas ekonomi:
-
- Illegal economy: perdagangan narkoba, senjata, dll;
- Unreported economy: pendapatan sah tetapi tidak dilaporkan;
- Unrecorded economy: kegiatan yang tidak tercatat dalam sistem akuntansi; dan
- Informal economy: UMKM dengan potensi pajak rendah.
Dari keempat jenis ini, dua yang paling berdampak pada penerimaan pajak adalah unreported dan unrecorded economy. Praktik seperti tax avoidance dan tax evasion sering terjadi di sini. Tax avoidance memanfaatkan celah aturan, sementara tax evasion jelas melanggar hukum. Keduanya bisa menimbulkan sengketa, yang seringkali dibawa hingga Mahkamah Agung.
2. Kongkalikong antara Wajib Pajak dan Oknum Aparat Pajak
Praktik seperti tax evasion, yaitu penghindaran pajak yang melanggar hukum, merupakan indikasi adanya kegagalan sistem pengawasan internal. Ilustrasi konkret misalnya pada sebuah perusahaan yang seharusnya menyetor Rp1 miliar pajak, justru hanya membayar Rp100 juta. Sisanya? Sebagian masuk ke kantong oknum, sebagian menjadi “keuntungan ilegal” wajib pajak.
Contoh klasik adalah kasus Gayus Tambunan, terkuak karena transaksi mencurigakan di rekening bank. Demikian pula kasus Raphael Alun, yang mencuat dari kasus Mario Dandy, anaknya, dan berujung pada temuan kekayaan tak wajar. Kasus keduanya membuktikan bahwa integritas aparat pajak adalah isu mendasar.
Dalam hal ini, kita bukan hanya bicara tentang kelalaian administrasi, tetapi kejahatan fiskal yang terstruktur. Namun, menyalahkan semata individu tidak cukup. Kita perlu menyoroti kerentanan system, celah dalam core tax system, lemahnya sistem pengawasan seperti KITSDA atau Inspektorat Jenderal, serta minimnya integrasi dengan sistem perbankan dan pelaporan transaksi keuangan.
Langkah Dirjen Pajak Baru
Pertama, Dirjen Pajak baru harus melanjutkan reformasi coretax yang menjadi tulang punggung digitalisasi sistem pajak. Sistem yang transparan dan berbasis data real-time akan mempersulit celah manipulasi dan kongkalikong.
Kedua, penegakan hukum harus diperkuat. Tidak cukup hanya dengan tindakan administratif. Harus ada kolaborasi lintas institusi—PPATK, KPK, Bareskrim, OJK—untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan sejak dini.
Ketiga, membangun budaya kepatuhan pajak secara sukarela (voluntary tax compliance) dengan meningkatkan edukasi dan kepercayaan publik terhadap keadilan fiskal. Selama publik masih melihat bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil, kepatuhan akan tetap rendah.
Keempat, melakukan audit berbasis risiko dan memperluas penggunaan data eksternal (big data), seperti pelaporan dari e-commerce, transaksi non-tunai, dan SPT lintas entitas.
Berapa Besar Kebocoran Pajak?
Menurut Prianto, mengukur kebocoran pajak nyaris mustahil secara presisi karena menyangkut transaksi yang tak tercatat atau tak dilaporkan. Estimasi pun hanya bisa dilakukan dengan pendekatan moneter, misalnya dari jumlah peredaran uang tunai. World Bank (2024) memperkirakan potensi kebocoran sekitar 3–4% dari PDB, atau sekitar Rp500–600 triliun per tahun. Angka yang secara teoritis bisa menutup defisit APBN tanpa tambahan utang.
Pengawasan pun sebenarnya sudah ada di berbagai level, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) di lingkungan Ditjen Pajak, Inspektorat Jenderal Kemenkeu, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di tingkat pemerintah pusat
Namun, keberadaan lembaga pengawas saja belum cukup. Banyak kongkalikong justru lolos karena adanya kesepakatan informal antara WP dan petugas sebelum proses hukum terbuka. Dalam konteks ini, transparansi sistem (misalnya melalui digitalisasi core tax) lebih krusial dari sekadar pengawasan manual.
Membangun Ulang Kepercayaan
Dirjen Pajak baru menghadapi tantangan besar, namun juga memiliki peluang untuk mengukir warisan reformasi fiskal yang berdampak jangka panjang. Masalah kebocoran pajak bukan hanya teknis, tetapi simbol dari lemahnya tata kelola, integritas, dan kepercayaan publik.
Jika tiga fondasi utama—perbaikan coretax, pencegahan kebocoran, dan peningkatan rasio pajak—dijalankan secara simultan, bukan tidak mungkin Indonesia dapat mencapai rasio pajak di atas 13% dalam lima tahun ke depan, mendekati standar negara maju dan menopang visi Indonesia Emas 2045.
