Tag: target pajak

Optimalisasi Penerimaan Pajak di Tahun 2025

Posted on by IFTAA Leave a Comment on Optimalisasi Penerimaan Pajak di Tahun 2025

Penerimaan pajak merupakan salah satu elemen kunci dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak memegang peranan vital dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Menyongsong tahun 2025, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan, sejalan dengan kompleksitas dinamika ekonomi domestik maupun global.

Dengan merujuk pada data realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2024, berbagai sektor telah menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target. Berdasarkan proyeksi dan analisis, peluang optimalisasi penerimaan pajak di tahun 2025 berpotensi menjanjikan, terutama dari sektor-sektor utama yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan pajak. Namun, untuk mencapai target yang diharapkan, diperlukan strategi yang tepat, dukungan teknologi, serta kebijakan yang adaptif terhadap tantangan yang mungkin muncul.

Sektor-Sektor Utama Penyumbang Pajak

Menurut data Kementerian Keuangan, tiga sektor utama penyumbang penerimaan pajak periode Januari hingga Oktober 2024 adalah:

  1. Sektor Industri Pengolahan: Sektor ini menyumbang sekitar 25,8% dari total penerimaan pajak, yang setara dengan Rp 369,72 triliun. Pajak di sektor ini didominasi oleh pajak dalam rangka impor, terutama PPN Impor sebesar 14,7% (Rp 223,08 triliun) dan PPh 22 Impor sebesar 4,1% (Rp 61,87 triliun).
  2. Sektor Perdagangan: Sektor ini menyumbang 25,5% atau sekitar Rp 365,28 triliun. Kontribusi utama datang dari PPN Dalam Negeri, yang mencapai 24,6% atau sebesar Rp 373,34 triliun dari total penerimaan pajak.
  3. Sektor Keuangan dan Asuransi: Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 13,5% (Rp 193,12 triliun).

Jenis Pajak yang Menjadi Penopang Utama

Berdasarkan jenis pajak, PPN (dalam negeri dan impor) menjadi penyumbang terbesar dengan total kontribusi 39,3% dari penerimaan pajak. Selain itu, PPh Badan dan PPh Pasal 21 juga memberikan kontribusi signifikan, masing-masing sebesar 17,3% dan 13,6%.

Dengan melihat komposisi ini, fokus penerimaan pajak di tahun 2025 dapat diarahkan pada pengoptimalan penerimaan dari ketiga sektor utama tersebut. Dari sisi jenis pajak, PPN (dalam negeri dan impor), PPh Badan, dan PPh Pasal 21 perlu menjadi prioritas.

Langkah-Langkah untuk Mencapai Target Penerimaan Pajak 2025

Untuk memastikan tercapainya target penerimaan pajak, pemerintah akan mulai menerapkan Core Tax Administration System (CTAS) pada tahun 2025. Sistem CTAS ini didukung oleh teknologi informasi canggih, termasuk kecerdasan buatan (AI), yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pengawasan kepatuhan pajak. Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan kualitas data yang dapat digunakan untuk memonitor kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, pemerintah akan menerapkan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak:

  • Intensifikasi pajak adalah upaya untuk menggali potensi pajak dari wajib pajak yang sudah ada melalui peningkatan kepatuhan dan pengawasan.
  • Ekstensifikasi pajak berfokus pada perluasan basis pajak, terutama dengan menarik subjek pajak yang masih berada dalam ekonomi bawah tanah atau underground economy agar tercatat dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Tantangan yang Dihadapi

Meskipun prospek penerimaan pajak pada tahun 2025 terlihat positif, beberapa tantangan perlu diwaspadai, antara lain:

  1. Kepatuhan Wajib Pajak: Meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah tantangan besar, terutama dengan adanya underground economy yang sulit diawasi.
  2. Implementasi Teknologi Baru: Penggunaan CTAS dengan dukungan teknologi canggih seperti AI memerlukan adaptasi dan kesiapan infrastruktur yang baik agar sistem dapat berjalan dengan efektif.
  3. Perubahan Ekonomi Global: Perkembangan ekonomi global, seperti fluktuasi harga bahan baku dan dampak geopolitik, bisa mempengaruhi penerimaan pajak, terutama dari sektor-sektor industri pengolahan dan perdagangan yang sangat bergantung pada impor bahan baku.

Dengan demikian, penerimaan pajak 2025 dapat dioptimalisasi melalui langkah-langkah strategis dan upaya adaptasi di area penting seperti infrastruktur administrasi perpajakan. Dengan demikian, pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk mendukung pembenahan sistem perpajakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pemerintah Alokasikan Rp445,5 Triliun untuk Belanja Perpajakan 2025: Strategi dan Tantangan”

Posted on by IFTAA Leave a Comment on “Pemerintah Alokasikan Rp445,5 Triliun untuk Belanja Perpajakan 2025: Strategi dan Tantangan”

Jakarta, 23 Agustus 2023– Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana sebesar Rp445,5 triliun untuk belanja perpajakan. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 11,4% dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Fokus utama alokasi ini ditujukan pada sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), industri manufaktur, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prianto Budi, selaku Ketua Indonesian Fiscal and Tax Administration Association (IFTAA) serta seorang pengamat ekonomi, praktisi, akademisi, dan peneliti di Pratama-Kreston Tax Research Institute, dalam wawancara eksklusif memberikan pandangan mendalam mengenai strategi dan tantangan dari kebijakan ini.

Belanja Perpajakan sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal

Prianto menjelaskan bahwa belanja perpajakan merupakan instrumen kebijakan fiskal dari sisi pengeluaran di pos APBN. “Instrumen ini sering disebut sebagai indirect government spending policy,” ujarnya. Salah satu bentuk konkretnya adalah kebijakan pajak ditanggung pemerintah (DTP).

“Dengan kebijakan DTP, pemerintah tetap mengenakan pajak atas suatu sektor tertentu. Namun, dana untuk membayar pajak tidak ditanggung oleh konsumen, melainkan oleh pemerintah,” Prianto menjelaskan. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mempertahankan daya beli mereka melalui “bantuan pemerintah” secara tidak langsung.

Strategi di Tengah Tantangan Ekonomi

Menanggapi kekhawatiran tentang penurunan jumlah kelas menengah dan pelemahan daya beli masyarakat, Prianto menegaskan bahwa rencana alokasi belanja perpajakan 2025 telah melalui proses pertimbangan yang matang.

“Setiap perencanaan anggaran pasti memiliki ketidakpastian di masa mendatang dan biasanya dibagi menjadi tiga kategori: pesimistis, moderat, dan optimis,” jelasnya. “Secara umum, pilihan moderat seringkali menjadi opsi yang dipilih karena dianggap paling realistis.”

Fokus pada Sektor Manufaktur

Meskipun kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan tren penurunan, pemerintah tetap memilih untuk meningkatkan belanja perpajakan di sektor ini. Prianto menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut:

“Pemilihan sektor manufaktur didasarkan pada potensi multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian. Sektor ini dianggap memiliki dampak ganda karena sebagian besar industrinya padat karya dan padat modal,” tuturnya.

 

Implementasi dan Contoh Konkret

Prianto memberikan beberapa contoh implementasi belanja perpajakan:

  1. PPN DTP untuk percepatan transisi energi dari bahan bakar fosil ke kendaraan listrik.
  2. PPN DTP di sektor perumahan.

“Melalui kebijakan ini, masyarakat yang terbantu dengan pajak DTP akan memiliki dana lebih untuk belanja barang dan jasa, sehingga diharapkan daya beli masyarakat akan terjaga,” Prianto menjelaskan.

Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan

Prianto menekankan bahwa efektivitas kebijakan ini baru dapat dinilai setelah diimplementasikan. “Suatu perencanaan apapun tidak akan pernah salah atau benar karena belum diimplementasikan,” ujarnya. “Yang penting adalah terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan berdasarkan perkembangan ekonomi yang terjadi.”

Ia juga menambahkan bahwa dalam kebijakan fiskal, seringkali tidak ada posisi ideal (optimum) karena selalu ada pihak yang pro dan kontra ketika proses tersebut berada di posisi perumusan kebijakan fiskal dari sisi anggaran tax expenditure.

Kesimpulan

Dengan strategi belanja perpajakan ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis, dan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis. Namun, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada implementasi yang tepat dan kemampuan pemerintah untuk melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi ekonomi yang berkembang.

“Pemerintah Targetkan Penerimaan Pajak 2025 Rp2.183,9 Trilitun: Antara Optimisme dan Tantangan”

Posted on by IFTAA Leave a Comment on “Pemerintah Targetkan Penerimaan Pajak 2025 Rp2.183,9 Trilitun: Antara Optimisme dan Tantangan”

Jakarta, 23 Agustus 2024- Pemerintah Indonesia telah menetapkan target penerimaan pajak yang ambisius untuk tahun anggaran 2025, yaitu sebesar Rp2.183,9 triliun. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya yang belum menembus angka Rp2.000 triliun.

Dalam wawancara eksklusif, Prianto Budi, selaku Ketua Indonesian Fiscal and Tax Administration Association (IFTAA) serta seorang pengamat ekonomi, praktisi, akademisi, dan peneliti di Pratama-Kreston Tax Research Institute, memberikan pandangannya mengenai target tersebut. “Setiap perencanaan anggaran yang memiliki ketidakpastian di masa mendatang dapat dibagi menjadi tiga kategori: pesimistis, moderat, dan optimis. Secara umum, pilihan moderat atau konservatif menjadi opsi yang paling rasional,” jelasnya.

Prianto menilai bahwa target penerimaan pajak sebesar Rp2.183,9 triliun dapat dianggap sebagai pilihan yang moderat dan realistis. Namun, untuk mencapai target tersebut, pemerintah perlu menerapkan strategi yang tepat.

Strategi Pencapaian Target

Kementerian Keuangan, melalui dua instansi vertikalnya yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), akan mengelola penerimaan pajak. DJP bertanggung jawab atas penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan, serta Bea Meterai. Sementara itu, DJBC akan mengelola Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan menerapkan dua strategi utama:

  1. Intensifikasi: Fokus pada pengawasan kepatuhan dengan pendekatan data matching. Data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak akan ditandingkan dengan data dari berbagai sumber yang memasok informasi ke DJP. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pajak melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
  2. Ekstensifikasi: Difokuskan pada penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) baru. Strategi ini diimplementasikan melalui pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Langkah ini akan memudahkan DJP dalam melakukan pengawasan terhadap WPOP baru.

Tantangan dan Pertimbangan

Meskipun target tersebut dianggap moderat, beberapa tantangan tetap perlu diperhatikan. Salah satunya adalah proyeksi lifting migas yang tidak sebagus yang diharapkan, mengingat pajak dari sektor migas dan non-migas merupakan kontributor terbesar dalam penerimaan pajak.

Selain itu, rencana kenaikan PPN menjadi 12% yang masih belum pasti juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Menanggapi hal ini, Prianto menegaskan bahwa penyusunan APBN, termasuk penetapan target penerimaan pajak, telah melalui proses konsultasi yang melibatkan berbagai pihak terkait.

“Penyusunan APBN melalui proses konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga pemerintah, BUMN, dan kelompok masyarakat terkait. Tujuannya adalah agar Kementerian Keuangan dapat memahami kebutuhan sektor-sektor tertentu dan mendapatkan masukan,” jelasnya.

Prianto menambahkan, “Kementerian Keuangan selalu melakukan evaluasi dan membuat pertimbangan di setiap rancangan anggaran, baik di sisi penerimaan maupun di sisi belanja. Proses ini menjadi bagian dari formulasi kebijakan yang bermuara pada RAPBN untuk tahun berikutnya.”

Dengan penetapan target yang ambisius ini, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, keberhasilan pencapaian target ini juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.