Ketika pemerintah menunjuk Roblox Corporation sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai perdagangan melalui sistem elektronik, perhatian publik langsung tertuju pada satu pertanyaan mendasar, mengapa platform game bisa terseret ke ranah perpajakan? Bagi sebagian orang, kebijakan ini terasa mengejutkan. Namun, bagi pembuat kebijakan, langkah tersebut justru merupakan kelanjutan logis dari perubahan lanskap ekonomi digital yang semakin luas bahkan lintas batas.
Transaksi digital kini tidak lagi mengenal ruang geografis. Jasa, aplikasi, dan barang digital dapat dikonsumsi di Indonesia tanpa kehadiran fisik penyedianya. Dalam situasi seperti ini, negara dituntut untuk menyesuaikan instrumen perpajakannya agar tidak tertinggal oleh inovasi teknologi. Penunjukan Roblox sebagai pemungut PPN PMSE menjadi salah satu contoh konkret bagaimana negara berusaha menjaga relevansi sistem perpajakan.
Menempatkan Transaksi Digital dalam Kerangka PPN
Secara prinsip, konsumsi barang dan jasa digital dari luar negeri bukanlah wilayah abu-abu dalam hukum pajak. Undang-undang PPN sejak lama mengakui pemanfaatan barang tidak berwujud dan jasa dari luar daerah pabean sebagai objek pajak. Game digital, aplikasi, dan layanan berbasis langganan masuk dalam kategori ini ketika dikonsumsi di dalam negeri.
Masalah muncul bukan pada dasar hukumnya, melainkan pada efektivitas pemungutan. Selama bertahun-tahun, kewajiban PPN atas transaksi semacam ini dibebankan kepada konsumen melalui mekanisme setor sendiri. Dalam praktik, mekanisme tersebut sulit diawasi dan kurang mencerminkan realitas perilaku konsumen digital. Banyak transaksi berlangsung tanpa jejak administratif yang memadai bagi otoritas pajak.
PPN PMSE kemudian hadir sebagai respons atas keterbatasan tersebut. Melalui skema ini, negara tidak memperluas objek pajak, melainkan menata ulang cara pemungutannya. Pajak tetap dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, tetapi tanggung jawab pemungutannya dialihkan kepada pelaku usaha digital yang memiliki kendali atas transaksi. Dengan pendekatan ini, prinsip keadilan dan netralitas PPN tetap terjaga tanpa menciptakan pajak baru.
Penting dipahami bahwa PPN PMSE tidak menambah beban pajak di luar PPN yang selama ini dikenal. Transaksi yang telah dikenai PPN PMSE tidak lagi dikenai PPN umum. Perbedaannya terletak pada mekanisme administrasi, bukan pada substansi pajaknya.
Baca juga: Kebijakan di Tengah Lonjakan Keuntungan Batu Bara
Platform Digital sebagai Simpul Pemungutan Pajak
Penunjukan Roblox sebagai pemungut PPN PMSE tidak terjadi secara acak. Pemerintah menetapkan kriteria tertentu, baik dari sisi nilai transaksi maupun jumlah pengguna, untuk menentukan pelaku usaha digital yang wajib memungut pajak. Artinya, kewajiban tersebut lahir dari skala ekonomi yang signifikan, bukan semata karena status sebagai perusahaan asing.
Dalam kerangka ini, platform digital diposisikan sebagai simpul strategis pemungutan pajak. Mereka berada di titik temu antara penyedia layanan dan konsumen, sehingga paling efektif untuk memastikan PPN dipungut pada saat transaksi terjadi. Skema ini mencerminkan pergeseran pendekatan negara, dari ketergantungan pada kepatuhan individu menuju pemanfaatan struktur ekonomi digital itu sendiri.
Bagi konsumen, mekanisme ini relatif sederhana. PPN langsung tercantum dalam harga yang dibayarkan, tanpa kewajiban pelaporan tambahan. Bagi negara, manfaatnya lebih luas, yakni peningkatan kepastian penerimaan dan penguatan basis pajak dari sektor yang terus tumbuh. Sementara bagi pelaku usaha digital, peran sebagai pemungut pajak menjadi bagian dari kepatuhan terhadap yurisdiksi tempat konsumennya berada.
Lebih jauh, kebijakan ini menunjukkan arah baru pemajakan ekonomi digital di Indonesia. Negara tidak lagi bersikap reaktif, tetapi mulai membangun kerangka regulasi yang selaras dengan karakter ekonomi berbasis platform. Penunjukan Roblox hanyalah satu episode dari proses yang lebih panjang dalam menata hubungan antara inovasi digital dan kewajiban fiskal.
Pada akhirnya, pemajakan ekonomi digital bukan soal membatasi teknologi, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di ruang digital tetap berkontribusi pada kepentingan publik. Dalam konteks itu, PPN PMSE menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan keadilan fiskal.
